Kebaikanindonesia.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh memastikan bahwa bantuan Aceh dari dunia internasional untuk penanganan bencana Sumatera, khususnya wilayah Aceh, telah diizinkan masuk ke Indonesia. Namun demikian, bantuan tersebut dibatasi hanya untuk bantuan yang bersifat non-pemerintahan atau tidak melalui skema kerja sama antarnegara.
“Iya benar, bantuan internasional untuk bencana Sumatera bisa masuk,” kata Juru Bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA di Banda Aceh, Senin.
Muhammad MTA menjelaskan bahwa kepastian tersebut diperoleh setelah Pemprov Aceh melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dari hasil komunikasi tersebut, bantuan kemanusiaan internasional yang disalurkan melalui lembaga non-government to government (non-G to G) selama ini diperbolehkan. Sementara itu, bantuan langsung dari pemerintah asing masih menunggu kebijakan dan arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
“Berdasarkan konfirmasi yang dilakukan Pemprov Aceh dengan Kemendagri, bantuan internasional yang bersifat non-goverment to goverment (pemerintah) selama ini dibenarkan. Tetapi bantuan pemerintah luar belum. Terkait bantuan goverment to goverment belum ada arahan,” ucap Muhammad MTA.
Dengan kebijakan tersebut, Pemprov Aceh membuka ruang bagi lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional dan organisasi kemanusiaan sejenis untuk turut berperan dalam upaya pemulihan pascabencana Sumatera di wilayah Aceh. Meski demikian, seluruh bantuan yang masuk tetap harus mengikuti mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Muhammad MTA menegaskan bahwa setiap lembaga internasional yang ingin menyalurkan bantuan Aceh wajib melaporkan kegiatannya kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA). Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, terkoordinasi, dan tepat sasaran sesuai kebutuhan di lapangan.
Terkait bantuan berupa barang maupun logistik, Pemprov Aceh menyatakan bahwa mekanisme pelaporannya mengikuti aturan yang berlaku di instansi kebencanaan. Seluruh proses distribusi akan diawasi agar tidak tumpang tindih dan dapat mendukung percepatan penanganan bencana Sumatera secara efektif.
Sementara itu, untuk program pemulihan jangka menengah dan panjang, Pemprov Aceh menegaskan bahwa seluruh rencana akan dikomunikasikan secara intensif dengan pemerintah pusat. Hal ini dilakukan karena program pemulihan harus diselaraskan dengan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang akan disusun oleh Pemprov Aceh di bawah supervisi pemerintah pusat.
Menurut Muhammad MTA, penyusunan R3P menjadi langkah penting agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan. Dengan perencanaan yang matang, berbagai bentuk bantuan Aceh dari dalam maupun luar negeri diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak.
Di sisi lain, Pemprov Aceh juga terus melakukan berbagai langkah pemulihan di tingkat daerah. Gubernur Aceh, kata dia, secara aktif melakukan kunjungan langsung ke wilayah terdampak bencana Sumatera. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus merumuskan langkah strategis yang terpadu dalam penanganan pascabencana.
Ia menambahkan bahwa Gubernur Aceh secara konsisten mengajak seluruh pihak untuk bersatu dalam mempercepat proses pemulihan. “Dari beberapa kesempatan Gubernur Aceh selalu berharap agar semua kita dengan berbagai kelebihan dan kekurangan untuk selalu bersatu demi percepatan pemulihan ini,” ucap Juru Bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA.
Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional non-pemerintah, Pemprov Aceh berharap pemulihan bencana Sumatera dapat berjalan lebih cepat dan memberikan harapan baru bagi masyarakat yang terdampak.
