Kebaikanindonesia.com – Pemerintah Indonesia melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI), bagian dari Kementerian Keuangan, mengumumkan pemberian bantuan pangan kepada rakyat Palestina senilai 12 juta dolar AS — setara sekitar Rp 200 miliar.
Direktur Utama LDKPI, Dalyono, menyatakan bahwa Palestina menjadi salah satu prioritas utama hibah dari pemerintah Indonesia. Menurutnya, pemberian hibah selama ini tak hanya berupa bantuan pangan, melainkan juga dukungan terhadap pelatihan tenaga kerja, peralatan medis, hingga pendampingan bagi masyarakat terdampak konflik. Namun, pada tahun ini Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar fokus diarahkan pada bantuan pangan.
“Nilai bantuannya cukup besar, kalau kita dollarkan itu, bantuannya adalah 12 juta dollar AS. Untuk bantuan pangan kepada Palestina, kalau kita rupiahkan sekitar Rp 200 miliar,” ujarnya dalam media briefing di Sentul, Bogor, Kamis (9/10/2025).
Bantuan ini ditargetkan disalurkan ke dua wilayah utama Palestina, yakni Gaza dan Tepi Barat (West Bank). Karena kondisi keamanan dan pembatasan akses, Indonesia tidak dapat langsung memasuki wilayah-wilayah tersebut. Karenanya, penyaluran bantuan pangan difasilitasi melalui kerja sama dengan World Food Programme (WFP) agar dana dan logistik bisa sampai langsung ke masyarakat yang membutuhkan di Palestina.
Adapun paket bantuan pangan mencakup tiga jenis utama: penyediaan dapur umum (makanan siap saji), pemberian lipid nutrient-based supplement untuk ibu hamil dan anak-anak, serta distribusi biskuit berenergi tinggi (high energy biscuit) bagi masyarakat terdampak konflik. “Jadi totalnya ada 12 juta dollar AS atau Rp 200 miliar. Kita akan salurkan melalui WFP. Saat ini sedang dalam proses untuk penyalurannya,” kata Dalyono.
Dalam catatan LDKPI, hingga September 2025 sudah disalurkan hibah ke berbagai negara sekitar Rp 433 miliar, dan sekitar Rp 200 miliar di antaranya dialokasikan untuk Palestina. Target total penyaluran hibah pada tahun ini mencapai sekitar Rp 525 miliar. (Catatan: sumber internal LDKPI)
Langkah pemberian bantuan pangan Indonesia ke Palestina ini menjadi wujud nyata diplomasi kemanusiaan yang dijalankan melalui instrumen keuangan negara. Dengan dukungan Kementerian Keuangan, pemerintah mengedepankan mekanisme hibah yang melalui penilaian teknis, kepentingan nasional, dan kapasitas fiskal negara.
Dalam forum internasional, khususnya saat Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan kesiapan Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian serta bantuan finansial ke wilayah konflik seperti Gaza. “Jika dan ketika Dewan Keamanan PBB dan majelis besar ini memutuskan, Indonesia siap untuk mengerahkan 20.000 atau bahkan lebih putra-putri kami untuk membantu mengamankan perdamaian di Gaza atau di tempat lain,” ujar Presiden saat debat umum sidang PBB.
Menurut para pengamat, dukungan pangan Indonesia ke Palestina melalui kerangka kementerian keuangan menunjukkan bahwa negara memosisikan diri bukan hanya sebagai pemberi moral tetapi juga sebagai aktor aktif dalam solusi kemanusiaan global. Bantuan pangan Indonesia ini, jika berjalan lancar, setidaknya dapat meringankan beban logistik dan kebutuhan dasar warga Palestina yang mengalami krisis pangan di tengah konflik berkepanjangan.
Di sisi operasional, penyaluran melalui WFP memungkinkan pemantauan distribusi yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan model ini, Indonesia dapat memastikan bahwa dana dari kementerian keuangan tersalurkan tepat sasaran kepada warga Palestina tanpa melalui jalur yang rawan kerumitan birokrasi.
Secara keseluruhan, inisiatif bantuan pangan Indonesia untuk Palestina menandai suatu langkah strategis publik fiskal dan diplomasi kemanusiaan. Ke depan, efektivitas pelaksanaan di lapangan akan sangat bergantung pada kerja sama internasional, koordinasi dengan lembaga kemanusiaan seperti WFP, dan kelancaran mekanisme keuangan dari kementerian keuangan ke sektor sosial kemanusiaan.
